Ketua BURT Agung Budi Santoso saat meninjau langsung pembangunan gedung parkir sepeda motor dan fasilitas kantin di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/10/2023). Foto: Runi/nr

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso meninjau secara langsung pembangunan gedung parkir sepeda motor dan fasilitas kantin baru bernama, Kantin Demokrasi. Keduanya fasilitas tersebut berada di dalam Kompleks Parlemen.

Agung menyebutkan bahwa pada Desember tahun ini diharapkan pembangunan selesai, serta bulan berikutnya sudah dapat dipergunakan. "Saat ini sudah 80% (progesnya). Setelah bangunan jadi dan digunakan, diharapkan pengaturan parkir sepeda motor karyawan maupun tamu dapat berjalan dengan baik," ujarnya saat meninjau di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/10/2023).

Sementara Kantin Demokrasi, menurut Agung, dapat pula dipergunakan untuk menerima para tamu Anggota DPR RI. Sebab saat ini Kompleks Parlemen belum punya tempat menjamu tamu yang representatif. "Semoga dapat meningkatkan marwah DPR, mereka nyaman, kita pun senang menerima tamu," sebutnya.

Legislator Dapil Jawa Barat I ini menyebutkan, vendor penyedia makanan di kantin nantinya akan dipilih secara selektif. Ia berharap agar makanan yang disajikan mampu menyajikan beragam makanan khas nusantara, dimana kantin juga dapat menjadi jendela bagi para tamu negara sahabat yang berkunjung ke parlemen dalam melihat kekayaan budaya Indonesia.

Hadir saat peninjauan, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Albert Reinaldo, merincikan untuk ukuran luas kantin sebesar 1.780 meter persegi dengan dua lantai. "Satu lantai layanan untuk masyarakat dan tamu-tamu dpr kapasitas 300-350 orang yang ditempati 24 kios. Sedangkan lantai 2 ada ruangan-ruangan auditorium," katanya.

Sementara untuk faslitas parkir sepeda motor akan memiliki kapasitas 3.000 lot. Permintaan untuk mengisi lot parkir sepeda juga akan diakomodir. Albert menargetkan pekerjaan akan selesai di Desember tahun ini, setelah itu akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR RI untuk diluncurkan alias launching penggunaan fasilitas ini. (aha)